Tiga Pilar Utama Membangun Resiliensi Berkelanjutan di Kawasan Asia dan Pasifik

JURNALISID.COM - Tata kelola, pembiayaan, dan kepemimpinan lokal menjadi pilar utama dalam upaya memperkuat resiliensi berkelanjutan di kawasan. Hal ini menjadi fokus pembahasan pada sesi dialog regional yang diselenggarakan pada Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference (ADEXCO) 2025, di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran, pada Kamis, 11 September 2025. 

Diskusi yang mengusung tema 'Operationalizing Sustainable Resilience in Asia and the Pacific: Governance, Finance, and Local Leadership' ini menghadirkan sejumlah pembicara yang berasal dari para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, hingga komunitas lokal untuk memperkuat agenda resiliensi berkelanjutan (sustainable resilience) di kawasan.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati mengatakan, resiliensi berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga pilar utama yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling bergantung. 

BACA JUGA:Pembukaan Konferensi dan Pameran Internasional ADEXCO 2025

“Resiliensi berkelanjutan, tata kelola inklusif, dan kepemimpinan lokal yang berdaya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling bergantung. Mari kita wujudkan wawasan hari ini sebagai komitmen regional untuk membangun masa depan yang lebih aman, lebih hijau, dan lebih tangguh bagi semua,” ungkap Raditya Jati, dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.

Pada sesi dialog ini juga tercermin bahwa resiliensi berkelanjutan bukan hanya agenda Indonesia, melainkan komitmen bersama Asia dan Pasifik. Dengan berbagi pengalaman, memperkuat tata kelola, memperluas akses pembiayaan, serta mengangkat kepemimpinan lokal, kawasan ini diharapkan semakin siap menghadapi risiko bencana di masa depan.

Sesi diskusi terdiri dari tiga panel, yang mana fokus pembahasan setiap panel diarahkan pada tiga pilar utama tersebut. Seperti pilar tata kelola yang inklusif misalnya. Executive Director Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) Aslam Perwaiz mengatakan, bahwa tata kelola menjadi pondasi penting dalam membangun resiliensi di kawasan. 

Sejak dikenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022 silam, Aslam mengatakan resiliensi berkelanjutan telah menjadi salah satu komponen utama program ADPC, yang menargetkan kapasitas nasional. 

BACA JUGA:ADEXCO 2025 Jadi Panggung Inovasi dan Kolaborasi Penanggulangan Bencana Berkelanjutan

“Kita harus belajar dari wilayah lain dan memastikan tata kelola tetap menjadi tulang punggung resiliensi bencana”, ujarnya.

Diskusi panel pada pilar ini menyoroti berbagai praktik tata kelola di tingkat ASEAN, termasuk ASEAN Leaders’ Declaration on Sustainable Resilience dan pengalaman negara-negara anggota dalam mengintegrasikan kerangka hukum, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Dr. Raditya Jati mengungkapkan bahwa mobilisasi sumber daya saat ini harus mulai bergeser dari reaktif menuju inovatif. Ia juga mendorong pentingnya instrumen pembiayaan inovatif, seperti pooling fund dan insentif bagi sektor swasta, agar pendanaan tidak hanya terpusat pada pemulihan pasca bencana, tetapi juga diarahkan pada pencegahan atau pengurangan risiko bencana. 

“Tidak ada yang lebih merusak keberlanjutan daripada bencana. Kita tidak dapat mencapai pembangunan jika bencana sedang terjadi. Tantangannya adalah bagaimana kita dapat beralih dari menghabiskan triliunan dolar untuk pembangunan kembali menjadi berinvestasi dalam pencegahan dan resiliensi,” ungkap Raditya Jati. 

Kemudian untuk panel tentang kepemimpinan lokal, diskusi ini menyoroti peran komunitas sebagai garda terdepan dalam membangun ketangguhan. Pengalaman dari Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar menunjukkan bahwa lokalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Aktor lokal dinilai memiliki pemahaman kontekstual yang lebih kuat dan mampu menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.